Surakarta—Kebijakan bersepeda memberikan manfaat ekonomi untuk Jerman sebesar 141,7-144,7 miliar Euro pada 2024. Kebijakan bersepeda yang komprehensif berkontribusi positif terhadap ekonomi dengan memberikan manfaat tidak langsung dan langsung dari peningkatan kualitas hidup hingga penguatan industri sepeda.

 Temuan ini disampaikan oleh peneliti dari Pusat Studi Mobilitas Lestari Transportologi,  Sukma Larastiti dalam diseminasi hasil risetnya dengan topik Prioritizing Cycling Policy in Indonesia: Could Cycling Provide Economic Benefits for Cities? pada Jumat, 23 Januari 2026 bersama Transportologi dan Universitas Kassel, Jerman, dengan dukungan Alexander von Humboldt International Climate Protection Fellowship.

Pengembangan bersepeda di Indonesia selama ini menemui banyak tantangan akibat marginalisasi di ruang jalan maupun dalam kebijakan publik transportasi di Indonesia. Pengguna sepeda di jalan menghadapi risiko keselamatan yang tinggi akibat lalu lintas yang bercampur dengan kecepatan yang tinggi tanpa infrastruktur yang memadai dan jaminan keamanan saat memarkirkan sepedanya. Sementara itu, kebijakan transportasi di Indonesia terkait dengan sepeda saat ini hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur jalur sepeda. Jalur ini terbatas pada lokasi-lokasi tertentu, yang belum tentu mengakomodasi kebutuhan dan keselamatan pengguna sepeda.

Penambahan jalur sepeda pun terus mengalami tantangan secara politis karena pengguna sepeda dianggap tidak banyak di jalan raya dan tidak memberikan bukti mendukung ekonomi dengan berkontribusi terhadap pendapatan sebagaimana industri otomotif yang telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pajak kendaraan bermotor. Selama ini, belum ada upaya untuk mencatat manfaat ekonomi sepeda sehingga ada kecenderungan untuk mengabaikan pengembangan sepeda.

Riset yang dilakukan oleh Sukma Larastiti selama 1,5 tahun di Jerman berusaha untuk menganalisis manfaat ekonomi bersepeda di Jerman sebagai dasar untuk melakukan tilikan manfaat ekonomi bersepeda di Indonesia. Jerman dipilih sebagai lokasi dan objek riset karena Jerman sendiri telah mengembangkan sepeda sejak awal abad 19 dan bertahan hingga kini.

Kebijakan bersepeda Jerman kini diperkuat oleh Rencana Nasional Bersepeda (Nationaler Radverkehrsplan) yang tidak hanya mengarahkan pengembangan infrastruktur, melainkan juga didirikan di atas struktur politik yang kuat, berfokus pada manusia, dan mendorong inovasi bisnis sepeda. Sebagai hasilnya, bersepeda memberikan manfaat ekonomi untuk Jerman sebesar 141,7-144,7 miliar Euro pada 2024. Sumbangan manfaat ekonomi terbesar berasal dari peningkatan kesehatan fisik (68.3 miliar Euro), omzet industri (47 miliar Euro), dan pariwisata (22-25 miliar Euro).

Sebagai komparasi, dengan menggunakan basis data manfaat ekonomi Jerman sebagai dasar proyeksi manfaat ekonomi, manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia sebesar 1,4-1,5 miliar Euro. Hasil ini bukan proyeksi riil manfaat ekonomi di Indonesia, melainkan sebuah pendekatan, karena kesulitan yang tinggi untuk memeroleh data bersepeda di Indonesia, baik data pengguna sepeda, infrastruktur, industri, dan aktivitas ekonomi bersepeda lainnya. Hingga kini, data tersebut tidak tersedia atau, jika tersedia, sulit diakses publik.

Perbedaan skala manfaat ekonomi yang dihasilkan antara Jerman dan Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan investasi yang digelontorkan oleh Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia. Jerman kini menganggarkan rata-rata 5,4 Euro per kapita per tahun dengan target naik menjadi 30 Euro per kapita per tahun pada 2030. Sedangkan Indonesia hanya menganggarkan rata-rata 0,01-0,02 Euro per kapita per tahun. Penganggaran ini pun terbesar tercatat muncul pada 2022-2023 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan jalur sepeda sebagai respons tren bersepeda pada masa pandemi. Perbedaan anggaran ini memunculkan hasil yang mencolok. Jerman kini telah memiliki 58.421 kilometer jalur sepeda, sedangkan Indonesia hanya memiliki 567,2 kilometer dari 21 kota yang terekam mengembangkan jalur sepeda.

Berdasarkan riset Sukma, pengembangan bersepeda dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kota maupun negara. Namun, untuk mencapai manfaat ekonomi yang positif, Indonesia membutuhkan kebijakan bersepeda yang lebih komprehensif yang didukung dengan pencatatan perkembangan sepeda secara kontinyu. Ini berarti perlu membuat sepeda menjadi lebih tampak dalam kebijakan publik transportasi Indonesia.[]